Komisi II DPR desak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) segera memperjelas nasib pegawai honorer. Komisi II berharap perbaikan menyeluruh meliputi tenaga honorer di Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah.
