Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai kritik terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D Hasil Reklamasi. Akan tetapi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kebijakan Anies justru kebijakan yang realistis.



Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan reklamasi dan mendirikan 932 bangunan di lahan reklamasi tidaklah sedikit, mencapai triliunan rupiah, sehingga tidak bisa bangunan tersebut dibongkar.

Kebijakan ini juga diyakini JK tidak akan membuat pengusaha terlalu merugi karena izin hanya diberikan untuk bangunan yang sudah berdiri, sementara pembangunan bangunan baru tetap tidak diizinkan.