Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rancangan penyatuan undang-undang atau omnibus law di sektor perpajakan dan cipta lapangan kerja bakal disetorkan paling lambat Januari 2020. Pemerintah berharap penyelarasan undang-undang ini dapat memperkuat ekosistem investasi dan daya saing nasional dalam persaingan global. 
Draf Omnibus Law akan Segera Disetor ke DPR