JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana Pemerintah dan Anggota DPR-MPR untuk membahas draft RUU Omnibus Law yang terkait dengan ketenagakerjaan mendapat tentangan dari para pekerja serikat buruh.

Buruh menilai sejumlah pasal dalam Omnibus Law akan mengancam kesejahteraan pekerja, terutama status hubungan kerja dan upah minimun, terkait itu, aliansi buruh meminta pemerintah membatalkan draf RUU tersebut. namun menurut kepala staf kepresidenan moeldoko, draf RUU Omnibus Law sudah mempertimbangkan berbagai pembahasan dari sejumlahi pihak, di antaranya pengusaha, pekerja dan kementerian perekonomian.

Moeldoko meminta kepada sejumlah aliansi buruh, untuk membatalkan rencana unjuk rasa yang akan berlangsung senin hari ini, karena akan merugikan berbagai pihak yang dapat mengganggu iklim perekonomian.