Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membentuk tim hukum terkait kasus penyuapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret kadernya, Harun Masiku. Kehadiran Menkumham yang juga ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly , dalam jumpa pers tim hukum partai berlambang banteng tersebut dikritik karena berpotensi konflik kepentingan.

Selain melaporkan pegawai KPK karena dianggap berupaya menggeledah kantor PDIP kepada Dewan Pengawas KPK, tim hukum juga mempermasalahkan legalitas surat perintah penyelidikan (sprin lidik) kasus penyuapan yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Lantas, apa tujuan dibentuknya tim hukum oleh PDIP? Apakah pegawai KPK melanggar hukum terkait kedatangan mereka di kantor PDIP beberapa waktu lalu?

#DuaArah #KPK #PDIP