JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar di tingkat pendidikan tinggi.

Sebelumnya, kebijakan Merdeka Belajar ini telah membuat kontroversi dengan dihapuskannya Ujian Nasional, lalu apakah kali ini akan ada kontroversi lain?

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan menamakannya sebagai \"Kampus Merdeka\", salah satu kebijakannya berisi tentang pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi.

Menurutnya, bobot SKS untuk kegiatan belajar di luar program studi saat ini sangat kecil, dan tidak cukup bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman baru.

Nadiem juga mengatakan dalam peluncuran Kampus Merdeka, bahwa semua program studi di dunia nyata itu membutuhkan kombinasi dari berbagai disiplin ilmu.

Maka dari 8 semester dalam program S1, membijakkan kepada perguruan tinggi untuk memberikan hak kepada mahasiswanya bahwa 3 semester dari 8 semester tersebut, bisa diambil di luar prodi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menambahkan bahwa ini adalah kebijakan, bukan sebuah pemaksaan.