- Forum Guru Honorer Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berlangsung rusuh.

Aksi demonstrasi dilakukan di depan kantor Bupati dan kantor Dinas Pendidikan.

Demo penuh dengan tangisan dari para guru honorer, kemarahan dan hampir rusuh, karena para guru honorer tidak mendapat perpanjangan SK.

Para guru honorer terancam tidak bisa mengajar lagi, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tidak melakukan perpanjangan SK mereka.

Sejumlah 600 orang guru tidak mendapatkan perpanjangan SK, alasannya adalah karena APBD 2020 kabupaten Simalungun tidak mencukupi untuk membayarkan gaji mereka.

Awalnya, massa ingin menemui bupati, namun aksi mereka tertahan di depan kantor karena bupati tidak ada di tempat.

Kemudian, mereka melanjutkan ke kantor Dinas Pendidikan karena mereka merasa sudah ditindas oleh pemerintah.

Bahkan, tidak sedikit guru wanita yang membawa anak mereka yang masih kecil, hingga sujud menyembah agar SK mereka dapat diperpanjang.

Praktek pungutan liar atau pungli juga berlangsung di Dinas Pendidikan dan kisaran biaya pungli adalah sekitar 3-5 juta rupiah.

Jika para guru tidak membayar pungli, maka mereka bersedia untuk dipindahkan atau ditugaskan ke daerah yang jauh dari rumah mereka.

Hal tersebut sama saja dengan memberhentikan para guru secara perlahan.

Terkait pungli, disampaikan langsung oleh Ganda Armando Silalahi, Ketua Forum Guru Honorer Simalungun.