Pemerintah akhirnyaa memutuskan Indonesia dalam status darurat kesehatan dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Langkah ini diambil untuk mengatasi penyebaran wabah corona yang semakin meluas. Bagaiman kebijakan yang dipilih ini mampu memutus mata rantai penyebaran virus covid-19?

Saksikan pembahasannya bersama Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Kemaritiman & Investasi/ Menteri Perhubungan Ad Interim) , Arif Budimanta (Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi), dan Hermawan Saputra (Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat) dalam ROSI eps Indonesia Darurat Kesehatan, Kamis 2 April, pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv Independen Tepercaya.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah memutuskan untuk tidak mengeluarkan larangan resmi untuk mudik Lebaran.

Pertimbangan pemerintah tidak melarang mudik dan hanya sekadar imbauan adalah agar ekonomi Indonesia tetap berjalan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan.

\"Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei. Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden,\" ujar Luhut konferensi video di Istana Kepresidenan, Kamis (2/4/2020).

\"Dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah. Tapi kalau kita bisa disiplinkan masyarakat dan bantuan media berikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu,\" lanjut Luhut.

Luhut juga menyebutkan, ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah juga tidak akan diindahkan oleh masyarakat.

\"Orang kalau dilarang, (tetap) mau mudik saja gitu. Jadi kita enggak mau (larang),\" ucap Luhut.

Namun, ia mengingatkan apabila masyarakat tetap memutuskan untuk mudik, maka risikonya tidak hanya ditanggung oleh si pemudik sendiri.

#Mudik #Luhut #Corona