Anggota komisi 9 DPR RI Saleh Daulay menilai pelatihan prakerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Jangan sampai sebelum dan sesudah pelatihan, tetap berstatus pengangguran.

Sejak diluncurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi, Kartu Prakerja menuai gelombang kritik. Program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo saat pilpres lalu ini dinilai dipaksakan untuk terlaksana saat bangsa ini berjibaku menghadapi Corona.

Memberikan pelatihan kepada para pekerja dan warga yang terdampak pandemi Corona dinilai tak membantu. Mereka lebih membutuhkan bantuan tunai untuk menyambung hidup ketimbang peningkatan kompetensi.

Anggaran pelatihan Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun dikhawatirkan akan sia-sia. Kemunculan mitra Kartu Prakerja memantik kontroversi lebih sengit. Delapan platform e-commerce menjadi mitra tanpa melalui tender.

Padahal, mereka akan menerim aliran dana pelatihan dari jutaan peserta yang nilainya triliunan rupiah. Materi pelatihan juga tak luput kritik hingga dugaan mark-up.

Sejumlah kalangan kini meminta DPR untuk membentuk pansus guna menyelidiki program Kartu Prakerja. Dengan merebaknya aroma konflik kepentingan, malpraktik, hingga masalah etika, ditenggarai ada pihak yang bermain.

Benarkah? Saksikan talkshow Satu Meja The Forum Ada Apa Dengan Kartu Prakerja?,

#SatuMejaTheForum #KartuPrakerja #Prakerja