KOMPAS.TV - Kenaikan iuran BPJS mendapat tanggapan dari kepala daerah.

Wali Kota Solo Fx Hadi Rudyatmo menilai kenaikan iuran perlu ditinjau ulang.

Ia menyatakan dalam kondisi saat pandemi corona sekarang banyak warga yang kesulitan dan butuh bantuan.

Wali Kota Solo menyoroti soal adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS namun kemudian kembali dinaikan oleh pemerintah.

Untuk itu ia meminta pemerintah pusat meninjau kembali putusan itu.

Wali Kota Solo menambahkan, kenaikan iuran BPJS bisa memberatkan warga.

Karena saat pandemi corona banyak yang dirumahkan atau kena PHK.

Kondisi kayak begini menaikkan BPJS ya menurut saya kurang tepat, ndak pas, karena masyarakat baru banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, bagi yang mandiri juga kondisinya tidak bisa mengais rejeki, kata Fx Hadi Rudyatmo.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih menyoroti soal perbaikan layanan BPJS ke depannya.

Termasuk menyehatkan kembali badan itu dan bisa bekerja lebih profesional.

Kalau saya bicara pertimbangannya nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang signifikan agar bisa mengcover pasien sekaligus menyehatkan BPJS, kata Ganjar.

Ia menyatakan presiden sudah mengambil keputusan yang tidak mudah meski harus tetap dilakukan.

Tindakan yang cukup berisiko secara politik dan sangat tidak populer ini sepertinya presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa, tapi sepertinya juga kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih professional, tambah Ganjar.