JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Litbang Kompas mencatat 52,2% tidak puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-Maruf Amin selama setahun ini. Sementara itu sebanyak 45,2% responden puas.

"Sebanyak 45,2 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah, sedangkan 52,5 persen menyatakan kurang puas," ujar Manager Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas.

Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dihadapkan dengan isu besar, yakni pandemi Covid-19 dan isu Omnibus Law Cipta Kerja.

Dari survei Litbang Kompas terhadap 592 responden menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Manager Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi isu yang paling mempengaruhi ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan.

Sejajar dengan UU Ciptaker, isu kebebasan berpendapat pun menjadi persoalan politik utama yang dipermasalahkan publik.

"Dari empat bidang yang kami ukur, politik, ekonomi, hukum dan kesos, hanya pada bidang kesos saja kepuasan terekam lebih tinggi, sedangkan pada tiga bidang lainnya lebih rendah. Khusus untuk bidang penegakan hukum, patut menjadi catatan karena dinilai paling rendah dibandingkan bidang-bidang lainnya, yaitu hanya diapresiasi oleh sepertiga bagian responden (32,3 persen). Pemberantasan kkn dan penegakan hukum berkeadilan serta penuntasan kasus pelanggaran ham masih menjadi catatan responden," ujar Toto.

Sedangkan, tingkat kepuasan pengendalian pandemi Covid-19 justru lebih positif dibandingkan isu politik dan hukum.

"Di tengah himpitan pandemi dan RUU Cipta Kerja, pemerintahan Jokowi-Maruf masih memiliki cukup modal sosial kepercayaan publik asal segera bergerak cepat memperbaiki berbagai keluhan masyarakat. apalagi jika melihat tingkat keyakinan yang relatif masih tinggi, berkisar 65 persen, menunjukkan masih ada kepercayaan bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan," ujarnya lagi.