BANDUNG. KOMPAS. TV - Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tahap tiga dari pemerintah provinsi jawa barat berjalan lancar, melakukan monitoring. Wakil ketua DPRD jawa barat, ineu purwadewi berkomitmen akan melakukan pengawasan agar bantuan tepat sasaran.

Bantuan sosial program non data terpadu kesejahteraan social, yang terdampak pandemi covid 19 mulai digulirkan pemprov jabar ke seluruh wilayah di jawa barat.

Bentuk bansos berupa sembako dengan nilai 250 ribu rupiah dan uang tunai senilai 100 ribu rupiah. Pelaksanaan penyaluran bansos prov jabar dilakukan oleh pihak pt. pos indonesia dan ojek online.

Untuk memastikan penyaluran bansos tahap tiga ini berjalan lancar, wakil ketua DPRD provinsi jawa barat ineu purwadewi melakukan monitoring langsung penyaluran bansos kepada masyarakat.

Data ganda DTKS maupun non DTKS menjadi kendala penyaluran bansos tahap pertama kendati demikian menurut ineu pada tahap ketiga sudah diperbaiki.

Pembangunan tidak luput dari dampak pandemi covid 19, Adanya realokasi dana pembangunan menuntut rencana pembangunan yang mengalami perubahan hingga tertunda.

Ekonomi bangkit pasca covid 19 menjadi fokus perhatian dan bisa segera terealisasi di tahun 2021 hal ini diyakini ienu dapat membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi covid 19.

Hal ini akan menjadi bahasan di masing masing fraksi, untuk kemudian diparipurnakan. Sehingga menjadi rekomendasi bagi setiap kepala daerah sebagai solusi dalam rencana program pembangunan selanjutnya.

Untuk lebih tahu berita terup date seputarJawa Barat, bisa klink link di bawah .

IG :https://www.instagram.com/kompastvjabar/

Youtube :https://www.youtube.com/c/kompastvjawabarat/

Twitter :https://www.twitter.com/kompastv_jabar/

Facebook :https://www.Facebook.com/kompastvjabar/