JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah tengah mengkaji pelaksaan vaksinasi mandiri. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi covid-19 mandiri.

Namun, Jokowi mengatakan, jika mekanisme tersebut direalisasikan,vaksin yang digunakan kemungkinan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.

Sementara Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan,vaksinasi mandiri tetap diperlukan,tetapi tidak dijadikan prioritas, karena vaksin gratislah yang dinomorsatukan pemerintah. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menekankan sejumlah hal penting terkait vaksinasi mandiri. Budi menegaskan, vaksin untuk masyarakat harus diberikan secara gratis sebagai hak warga Negara dan merata untuk semua golongan.

Namun koalisi masyarakat sipil menolak rencana soal vaksinasi secara mandiri oleh swasta.

Penggagas koalisi lapor covid-19,irma hidayana mengatakan, pelaksanaan vaksin mandiri akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Dia khawatir, pemberikan izin vaksinasi mandiri makin membatasi ketersediaan vaksin gratis.

Pemerintah harus memastikan program vaksinasi dilakukan secara gratis dan adil untuk seluruh rakyat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran corona di tanah air. Terdapat perbedaan pendapat yang memberikan respons terkait wacana vaksinasi mandiri.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indoensia (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan jika semakin cepat vaksinasi maka semakin cepat pula pemulihan ekonomi.

Pasalnya, jika semua dipegang oleh pemerintah saja akan menjadi beban berat bagi pemerintah sehingga pihak swasta memberikan usulan terkait adanya vaksinasi mandiri ini.

Sementara itu, Plt Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu menyebutkan jika saat ini vaksinasi gratis tetap jadi prioritas.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam menyebutkan jika distribusi vaksin gratis harus dioptimalkan terlebih dahulu sebelum memutuskan adanya vaksinasi mandiri.

Simak dialog selengkapnya dalam tayangan berikut ini.