KOMPAS.TV - Pejabat tinggi Uni Eropa menentang tindakan militer di Myanmar dan penahanan para pemimpin sipil. Pemulihan pemerintahan di Myanmar diharapkan segera terjadi.

Juru Bicara Komisi Eropa Nabila Massrali mengatakan bahwa aksi militer yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara.

Komisi Eropa menentang kudeta dan menyesalkan tindakan militer yang tidak sesuai dengan demokrasi serta tidak mendengarkan rakyat Myanmar.

Diplomat Uni Eropa juga meminta Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Sebelumnya, pihak militer menyebut akan mengambil kendali Myanmar selama satu tahun. Pengambilalihan disebut karena kegagalan pemerintah dan penipuan dalam pemilihan umum Myanmar pada November 2020 lalu.

Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar kamu semua tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Subscribe juga channel YouTube Kompas TV dan aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru langsung.