JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Kemenkumham Yasonna Laoly menyatakan, KLB Partai Demokrat di tolak karena gagal melengkapi administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan.

Salah satunya adalah tidak menyertakan surat mandat dari para ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah.

Dalam kesempatan konferensi pers yang digelar di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan rasa bersyukur atas keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan serta konstitusi partai, yakni AD dan ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh Kongres Kelima Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara", ujar AHY.

Dalam kesemapatn tersebut berulang kali AHY menegaskan bahwa tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat.

"Tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat, saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono", tegas AHY

Selain itu AHY juga berterima kasih kepada seluruh kader PD yang mendukungnya. Dia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada kader yang pertama kali melaporkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD.