JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, menjelaskan kebijakan khusus yang dilakukan Pemerintah terkait Papua.

Menurut Mahfud, kebijakan khusus dengan pendekatan hukum dan keamanan itu perlu dilakukan untuk melindungi kebijakan umum Pemerintah dalam membangun Papua.

Termasuk di dalam kebijakan umum adalah soal pendekatan kesejahteraan, keterisian orang asli Papua dalam formasi Aparatur Sipil negara (ASN), serta kuota orang Papua dalam parlemen.

"Maka Pemerintah menegaskan hal-hal sebagai berikut; 1. TNI Polri dan Pemerintah Daerah dengan dukungan Pusat tentu saja, diminta melakukan tindakan cepat, tegas, dan terukur. Yang sejauh ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup baik dengan aparat di lapangan oleh Polri, TNI, Pemerintah, dan BIN serta aparat terkait seperti BNPT," ucap Mahfud.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/5/2021).

"Aparat keamanan akan terus mengejar dan melumpuhkan para pelaku teror untuk melindungi masyarakat agar merasa aman dari tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok kecil orang," lanjutnya.

Video Editor: Mukhammad Rengga