JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo kesal, lantaran data penerima bantuan sosial, bansos, yang tidak akurat, membuat penyaluran bansos jadi lambat dan tidak tepat sasaran.

Presiden menilai akurasi kelolaan data pemerintah buruk, data tumpang tindih antar-kementerian lembaga.

Tidak hanya data bansos, Presiden juga menyinggung, data kelolaan pemerintah pusat dan daerah yang seringkali tidak sinkron.

Presiden meminta persoalan data, bisa segera diselesaikan.

Kepala negara pun menginstruksikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikawal pemerintah.