JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi IX DPR yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan mengkritik adanya vaksinasi berbayar yang akan dilakukan oleh Kimia Farma selaku BUMN.

Menurut Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay, vaksin gotong royong desakan pihak pengusaha tidak berarti setiap individu bebas membeli vaksin.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menyatakan vaksinasi untuk masyarakat adalah gratis.

"Saya tidak setuju jika Kimia Farma menjual vaksin di apotek-apotek yang mereka punyai. Karena pada dasarnya vaksin itu adalah gratis. Di awal program vaksinasi dilakukan, Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa vaksin itu gratis untuk rakyat," kata Saleh.

Sementara itu melalui rilis tertulis, Kimia Farma menyatakan kebijakan perluasan akses vaksinasi gotong royong dari Kementerian Kesehatan ini sebagai respons atas kasus Covid-19 yang terus bertambah sejak pertengahan Juni 2021.

Untuk itu, program vaksinasi gotong royong diperluas dengan memberi kesempatan kepada perusahaan dan individu bisa mengakses vaksin melalui klinik-klinik Kimia Farma, khususnya untuk daerah yang sedang menjalankan PPKM darurat di Jawa dan Bali selama 3 - 20 Juli 2021.

Harga dua kali suntik Sinopharm sekitar 880 ribu rupiah.