Pengamat Militer dan Keamanan ISESS, Khairul Fahmi, mengatakan bahwa permasalahan di Papua tidak bisa disederhanakan menjadi urusan keamanan TNI dan Polri. Menurut Khairul, pemerintah harus menanganinya secara komprehensif. Khairul juga menyebut kebijakan merangkul di Papua sudah tepat, namun menjadi tidak tepat karena yang melakukannya adalah TNI dan Polri. Khairul menilai akan lebih tepat jika yang merangkul adalah Kementerian Sosial, Kementerian PUPR atau perangkat pemerintahan yang lain.



Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke [email protected].

Pengamat: Tidak Tepat Tukang Pukul Dikasih Tugas Merangkul KKB