KOMPAS.TV - Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara kini tengah jadi sorotan, setelah mundurnya calon investor Softbank dari investasi Pembangunan IKN.

Awalnya di tahun 2020 lalu, pemerintah mengungkap keinginan Softbank berinvestasi hingga 100 miliar dollar Amerika Serikat atau setara Rp 1.432 triliun untuk membiayai Pembangunan IKN.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong menyebut pengunduran diri ini dilatari perbedaan konsep IKN dan perhitungan investasi Softbank.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyebut kebutuhan pembangunan IKN tahap 1 hingga 2024 sebesar Rp 110 triliun, dari total perkiraan anggaran sebesar Rp 446,9 triliun.

Baca Juga PBB: Sepanjang 2022, 47 Anak Terbunuh atau Terluka Akibat Perang Yaman di https://www.kompas.tv/article/269934/pbb-sepanjang-2022-47-anak-terbunuh-atau-terluka-akibat-perang-yaman

Skema pembiayaan IKN direncanakan sebesar 80% dari kerjasama pemerintah dan Badan Usaha, Public Private Partnership, dan investasi.

Sisanya sebesar 20% atau sekitar Rp 90 triliun akan dibebankan pada APBN untuk membiayai kawasan inti.

Pada 7 Maret lalu, pemerintah menerima kunjungan delegasi Pemerintah Uni Emirat Arab yang diklaim akan turut berinvestasi membangun IKN.

Mega Proyek IKN juga diwarnai isu dugaan bagi-bagi lahan di sekitar lokasi, KPK kini tengah menyelidiki informasi ini.

Kamis 10 Maret lalu, Presiden Jokowi telah melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Sementara tahap awal pemindahan sekitar 60.000 ASN TNI Polri akan berlangsung mulai 2023-2024.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/269938/investor-softbank-jepang-mundur-biayai-pembangunan-ikn-apa-yang-sebenarnya-terjadi