DPR RI mengesahkan tiga rancangan undang-undang tentang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua yakni RUU tentang Pembentukan Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Papua Tengah dan RUU tentang Pembentukan Papua Pegunungan.



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kalau pemerintah kini tengah mempertimbangkan payung hukum yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di tiga DOB Papua tersebut.



Pertimbangan payung hukum itu didasari oleh sejumlah aspek. Aspek yang dimaksud ialah keterisian wakil legislatif pusat serta daerah-daerah pemekaran berdasarkan pemilu.