SOLO, KOMPAS.TV - Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah, untuk menggencarkan vaksinasi booster.

Sejumlah pegawai pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, terancam tak mendapat tunjangan perbaikan penghasilan.

Tunjangan tak diberikan, bila ada sesama rekan aparatur sipil negara dalam satu instansi, belum divaksinasi booster atau dosis ketiga.

Hal ini dilakukan pemerintah Kota Solo, untuk menggenjot vaksinasi booster di wilayahnya.

Lantaran, vaksinasi booster menjadi syarat dalam berbaga layanan publik.

Baca Juga Capaian Vaksin PMK di Lumajang Rendah, Hanya 2 Ribu Dosis Terpakai di https://www.kompas.tv/article/311718/capaian-vaksin-pmk-di-lumajang-rendah-hanya-2-ribu-dosis-terpakai

Saat ini vaksinasi booster di Solo, sudah mencapai 59,14 persen dari target hingga 90 persen.

Sementara itu, di Kediri demi menarik perhatian warga, pemerintah kota menggelar vaksinasi massal di taman kota.

Dalam kegiatan ini ada 6 ratus dosis vaksin buat warga.

Selain menggelar di tempat publik, pemerintah kota juga menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan.

Saat ini capaian vaksinasi tambahan di Kota Kediri masih 34,5 persen, dengan penambahan vaksinasi perharinya, hanya berkisar 0,1 persen.

Karena alasan syarat perjalanan juga, warga di Kota Madiun, Jawa Timur, antusias melakukan vaksin.

Vaksinasi digelar di tempat publik, seperti pusat perbelanjaan.

Di gerai vaksinasi ini, disediakan sekitar 150 dosis vaksin perhari.

Dari 150 kuota yang tersedia, 60 hingga 70 persen warga yang mendaftar ingin mendapatkan vaksin ketiga atau booster.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/311776/genjot-vaksinasi-pemerintah-kota-solo-jadikan-vaksin-booster-syarat-terima-tunjangan-bagi-pegawai