JAKARTA, KOMPAS.TV - Berikut adalah berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis, (12/1/2023):
Berita pertama, terdakwa kasus korupsi PT Asabri, Benny Tjokrosaputro divonis nihil oleh majelis hakim. Hakim ketua IG Eko Purwanto menjelaskan meskipun Benny Tjokro terbukti bersalah dan sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dari kasus PT Jiwasraya, maka vonis yang dijatuhi pidana nihil. Sebelumnya, Benny Tjokrosaputro dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.
Baca Juga Ternyata Ini Alasan Majelis Hakim Jatuhi Vonis Nihil Benny Tjokrosaputro, Berikut Selengkapnya! di https://www.kompas.tv/article/367496/ternyata-ini-alasan-majelis-hakim-jatuhi-vonis-nihil-benny-tjokrosaputro-berikut-selengkapnya
Berita kedua, Partai Demokrat angkat bicara pasca penangkapan kader nonaktif Lukas Enembe oleh KPK. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta masyarakat Papua tetap tenang menghadapi upaya penegakan hukum ini. Ia juga berharap ada ruang yang diberikan kepada Lukas Enembe untuk proses pemulihan kesehatan.
Baca Juga Lukas Enembe Diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK Pastikan Hak-Hak Tersangka Dipenuhi di https://www.kompas.tv/article/367497/lukas-enembe-diperiksa-di-gedung-merah-putih-kpk-pastikan-hak-hak-tersangka-dipenuhi
Berita ketiga, ketua DPR RI Puan Maharani yang juga merupakan kader PDIP mengatakan bahwa saat ini posisi PDIP masih menunggu dan tidak terdampak dengan dorongan delapan partai politik yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Puan dengan jelas mengatakan bahwa PDIP akan taat konstitusi dan taat aturan. Namun, harus ada dasar hukum yang dilaksanakan dengan melaksanakan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga Puan Maharani dan Ganjar Pranowo Tiba Hampir Bersamaan di Lokasi HUT ke-50 PDIP di Jakarta di https://www.kompas.tv/article/366493/puan-maharani-dan-ganjar-pranowo-tiba-hampir-bersamaan-di-lokasi-hut-ke-50-pdip-di-jakarta
Video Editor: Firmansyah
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/367522/top-3-news-vonis-benny-tjokro-demokrat-soal-enembe-pdip-soal-sistem-pemilu-proporsional-tertutup