PEKALONGAN, KOMPAS.TV - Jelang panen raya ini seharusnya petani mendapat keuntungan besar. Namun kenyataannya lain. Menurut Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan Riyono, selain HET dinilai rendah, petani terpuruk pasca masuknya beras impor 500.000 ton dengan alasan menjaga stok beras nasional.



Menurut Riyono, kebijakan impor beras yang terjadi setiap tahun dilakukan merupakan bukti bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan amanat UU 119/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meminta pemerintah menjaga dan melindungi petani dari berbagai kebijakan yang tidak pro kepada petani.



Tidak hanya impor beras, Fraksi PKS Jateng menyesalkan kebijakan yang dibuat Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang menetapkan batas atas atau harga eceran tertinggi (HET) pembelian gabah dan beras melalui Surat Edaran No. 47/TS.03.03/K/02/2023.



Menurut anggota Komisi C DPRD Jateng dari Fraksi PKS ini, sudah 3 tahun Harga Pokok Penjualan (HPP) tidak naik. Permendag 24 Tahun 2020 masih dipakai sebagai pedoman penentuan di surat edaran tersebut. Penetapan harga beli gabah dari petani Rp4.250 hingga Rp4.650 yang berlaku mulai 27 Februari 2023 ini dinilai masih rendah dan selayaknya harga gabah capai Rp5.000 hingga Rp5.300 atau bahkan Rp5.677 per-kg nya.



Ironisnya menurut Riyono HPP keluar di saat panen raya yang semestinya pemerintah dalam mengeluarkan HPP bisa pada akhir tahun berjalan untuk HPP berikutnya. Riyono mengusulkan agar beras cadangan nasional wajib diisi beras dari petani sehingga bisa menutup ruang impor beras.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/384861/ketua-dpp-pks-bidang-tani-nelayan-riyono-menilai-kebijakan-impor-beras-dan-het-rendah-rugikan-petani