JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait isu polemik izin Muhammadiyah ditolak Pemerintah Kota Sukabumi gelar salat idul fitri di lapangan merdeka.

Mahfud MD mengatakan pemerintah daerah harus mengakomodasi dan izinkan kelompok masyarakat yang akan gelar salat idul fitri meski penetapannya berbeda dengan pemerintah.

"Pemerintah menghimbau, fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola Pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat salat idul fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yg ingin menggunakannya," ujar Mahfud sebagaimana dikutip dari akun Twitter miliknya, Selasa (18/4/2023).

"Pemda diminta untuk mengakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya," tambahnya.

Sebelumnya, isu tersebut muncul berawal saat pimpinan daerah Muhammadiyah mengirim surat permohonan izin untuk melaksanakan salat idul fitri di lapangan merdeka.

Baca Juga Mahfud MD Minta Pemda Izinkan Ormas Salat Ied di Fasum Meski Beda Lebaran: Tak Perlu Ribut di https://www.kompas.tv/article/399100/mahfud-md-minta-pemda-izinkan-ormas-salat-ied-di-fasum-meski-beda-lebaran-tak-perlu-ribut

Lalu, surat itu dibalas oleh Pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan surat yang dinarasikan di media sosial terkait ditolaknya Muhammadiyah salat idul fitri di lapangan merdeka.

Video Editor: Lintang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/399142/mahfud-md-soal-polemik-izin-salat-id-muhammadiyah-di-lapangan-merdeka-sukabumi