Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah mencapai Rp23,1 triliun hingga 29 Februari 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran untuk Pemilu 2024 telah mencapai Rp 23,1 triliun atau sekitar 60,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 38,3 triliun.

Ia menuturkan, realisasi belanja untuk pemilu tahun ini memang memuncak pada Januari hingga Februari, karena proses pemilu sendiri berlangsung pada 14 Februari 2024.

“Karena memang Pemilu 14 Februari kemarin belanjanya memuncak pada Januari, Februari, sampai dengan pemilihan suara. Oleh karena itu, memang front loading terjadi 60,3% atau dari pagu Rp38,3 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (25/3/2024).

Sri Mulyani juga menjelaskan dari total realisasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah menyerap belanja hingga Rp 21,2 triliun hingga Februari 2024.

Sementara itu, kementerian dan lembaga yang lain, seperti Polri dan TNI, serta layanan pengaduan dan kelengkapam penyelenggaraan Pemilu menyerap Rp 1,9 triliun. Anggaran ini terserap di 14 kementerian dan lembaga yang relevan.

"Termasuk untuk TNI/Polri pengamanan, pemenuhan Almatsus, berbagai tahapan seperti keterbukaan informasi, layanan penanganan pengaduan dan berbagai kelengkapan untuk penyelenggaraan Pemilu dari berbagai K/L itu Rp 1,9 triliun," jelasnya.

Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran Pemilu sebesar Rp 71,3 triliun untuk periode 2022 hingga 2024.

Rinciannya Rp 3,1 triliun habis di 2022, kemudian realisasi sementara Rp 29,9 triliun di 2023, dan Rp 38,3 triliun di 2024.

"Alokasi untuk seluruh penyelenggaraan Pemilu dari mulai persiapan 2022 sampai 2024 ini adalah Rp 71,3 triliun total penyelenggaraan Pemilu," pungkas Sri Mulyani.