KOMPAS.TV - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menyebutkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan meminta agar kasus dugaan kebocoran data 6,6 juta wajib pajak ditanggapi secara serius.

Menurut Puteri, serangan siber ini merugikan masyarakat karena data pribadi tersebar ke publik hingga diperjualbelikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet, termasuk data Presiden Joko Widodo.

Usai rapat paripurna APBN 2025, Menkeu mengaku telah meminta Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi masalah itu.

Selanjutnya, Sri Mulyani berjanji akan menjelaskannya kepada publik.

#databocor #datawajibpajak

Baca Juga Warga Kepung Lokasi Penangkapan Tersangka Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan! di https://www.kompas.tv/video/539569/warga-kepung-lokasi-penangkapan-tersangka-pembunuhan-gadis-penjual-gorengan



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/539571/dugaan-6-juta-data-npwp-bocor-dpr-diinvestigasi