Dalam perkembangan kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, peran Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sangat krusial. Kasus ini hampir saja hilang dari perhatian publik jika Mahfud MD tidak turun tangan secara tegas. "Kasus Sambo itu hampir hilang kalau saya tidak turun," ungkap Mahfud dalam sebuah wawancara. Hal ini membuktikan bahwa kasus tersebut membutuhkan intervensi langsung dari pihak-pihak yang berwenang agar tidak tenggelam begitu saja.
.
Mahfud MD mengakui bahwa ia mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPR, yang merasa keberatan dengan sikapnya. "DPR marah semua. Apa itu kok Menko ngurusin yang bukan wewenangnya," ujar Mahfud. Meski demikian, Mahfud tetap teguh pada pendiriannya bahwa kasus Sambo harus dibuka secara transparan dan diselesaikan dengan tuntas.
.
Tidak berhenti di situ, Mahfud juga mengawal kasus ini hingga pada tahap persidangan. Ia memastikan agar para hakim tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun dalam memberikan vonis. "Saya kawal sampai hakimnya tidak diteror," tuturnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dari otoritas yang memiliki integritas, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan institusi hukum seperti ini.
.
Pada tahap awal, Mahfud MD merasa skeptis terhadap laporan awal dari Kompolnas. Menurutnya, laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ia ketahui. "Saya potong, salah saya ketuanya," kata Mahfud saat menerima laporan yang menyebutkan bahwa tidak ada bukti kuat terkait keterlibatan Sambo. Namun, Mahfud tetap bersikeras untuk mengejar kebenaran sampai akhirnya kasus ini terungkap.
.
Kompolnas pada akhirnya mengakui bahwa kasus ini memang melibatkan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama, sesuatu yang sebelumnya mereka kesampingkan. Pengakuan ini menjadi titik balik dalam pengungkapan kasus, yang kemudian diikuti dengan pengakuan dari Sambo sendiri.