Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi, menanggapi Dugaan terkait keganjilan dalam penggunaan Anggaran pokir dewan yang seharusnya berasal dari aspirasi masyarakat, bukan menjadi alokasi tetap setiap anggota dewan. Dalam Rapat dengar pendapat bersama forum pemuda kutai timur, beliau menyampaikan komitmen lembaga untuk memastikan proyek berjalan dengan transparan.

Ia menambahkan, DPRD dan pemerintah terus berupaya untuk mengurangi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, serta memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus mendukung kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.