BROMOTODAY (Jakarta) – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum (APH) tidak ragu dan harus tegas dalam memberantas korupsi.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, saat hadir dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).
Pernyataan Menko Polkam Budi Gunawan tersebut atas nama Presiden Prabowo Subianto. Menurut Budi, pada berbagai kesempatan presiden memerintahkan agar penegak hukum tidak ragu dan menindak tegas para koruptor
“Diberbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan ke seluruh aparat penegak hukum untuk tidak ragu dan tegas dalam memberantas korupsi, judi online. Termasuk penyelundupan dan narkoba,” kata Budi Gunawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sebagai tindak-lanjut arahan Prabowo, Kemenko Polkam bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan kementerian, lembaga membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola, 4 November 2024 lalu.
“Pemerintah terus mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan mendorong reformasi birokrasi. Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat mencegah dan memberantas korupsi, dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Budi.
E-budgeting juga diterapkan dalam pengelolaan anggaran, khususnya pengelolaan anggaran negara. Baik itu APBN maupun APBD secara digital, sehingga potensi manipulasi dapat dikurangi.
Menurut Budi, e-procurement menjadi andalan dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Tujuannya, selain mengurangi kolusi dan korupsi, memastikan proses tender lebih adil dan transparan.
“Sistem pelayanan publik berbasis online ini terus dikembangkan seperti dalam pembuatan KTP, pembayaran pajak, sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus berhadapan dengan petugas. Ya, untuk mengurangi pungutan liar,” tandasnya.***