Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan Bahayanya Dwifungsi Militer Bila Masuk Dalam Revisi UU TNI
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa ketakutan akademisi dan protes publik terhadap revisi Undang-Undang TNI bukan tidak mendasar.
Dilihat dalam jangka panjang, revisi ini berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI, yang bisa merusak demokrasi.