JAKARTA, KOMPAS.TV - Rektor UII, Fathul Wahid berharap pemerintah segera merespon tuntutan publik dan keamanan segera pulih. Ia juga berharap adanya jaminan masyarakat sipil bisa bersuara kritis.

"Kita butuh indonesia yg kuat, bs memberikan rasa aman, menegakkan hukum. Masyarakat sipil hrs kuat utk mengekang negara agar tdk keluar dari rel seharusnya," katanya.

Aktivis 1998, Savic Ali mengatakan aparat harus bebaskan semua demonstran yang ditangkap dan tidak terbukti kelompok terorganisir. Polisi fokus mengusut dugaan kelompok teroganisir yang memicu kerusuhan.

DPR, partai politik, pemerintah merefleksikan diri. Apa saja keluhan masyarakat yang harus diakomodasi. Ia juga berharap segera dibuat Undang-Undang Perampasan aset.


Koordinator Aliansi Akademisi Peduli Indonesia (AAPI), Prof. Sulistyowati Irianto mengatakan pemerintah harus rendah hati meninjau lagi proyek-proyek populis yang tidak tepat sasaran, menghabiskan anggaran negara, dan barangkali dari utang. Hentikan korupsi, gratifikasi, dll.

Prof. Sulis juga mendorong UU perampasan aset. Ia mengingatkan Harus hati-hati merancang ini, meneliti secara seksama, jangan sampai ada pasal-pasal kontraproduktif yang merugikan kita.

Pemikir Kebinekaan, Sukidi menyebut pemrintah harus lapang dada menerima kritik. Sikap kerendahan hati inilah yang hilang dari elite politik. Mereka terlalu silau terhadap keserakahan dan berhala uang dan kekuasaan. Sikap mendewakan uang menjadi akar kehancuran.

Bagaimana pendapatmu?



Selengkapnya saksikan di sini:

https://youtu.be/ABsqfGlgPK8




#demo #dpr #tunjangan



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/615508/evaluasi-kebijakan-pemerintah-efisiensi-hingga-ruu-perampasan-aset-satu-meja