Distribusi Pupuk Bersubsidi Berbasis e-RDKK, Pemerintah Perkuat Data Petani Agar Tepat Sasaran
KompasTV
2025-12-29
Views 23
KOMPAS.TV - Ketahanan pangan memerlukan inovasi solutif agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi populasi penduduk Indonesia yang besar.
Berdasarkan data Global Food Security Index, atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist dan Corteva, perusahaan sains bidang pangan, menempatkan Indonesia pada posisi 63 dari 113 negara dengan skor 60,2 di kawasan ASEAN pada tahun 2022.
Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk hingga 20 persen, yang berlaku pada 22 Oktober 2025 demi mencapai efisiensi industri dan perbaikan distribusi pupuk nasional ke depannya.
Namun, dalam upaya besar pemerintah mewujudkan ketahanan pangan masih ada beberapa problematika yang harus diperhatikan.
Khususnya, penyalahgunaan kartu tani yang berdampak pada distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.
Terkait hal itu, Yeka Hendra Fatik, anggota Ombudsman menanggapi, distribusi subsidi terhadap petani belum cukup memadai dan memerlukan pemutakhiran data sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.
Menanggapi problematika tata kelola pupuk bersubsidi nasional, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan menilai perlu adanya pemantauan lebih lanjut.
Sementara itu, Puji Lestari, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, BRIN menilai kebijakan pemotongan harga eceran tertinggi pupuk hingga 20 persen sudah tepat.
Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan mengikuti mekanisme resmi.
Apabila terdapat perpindahan atau penyimpangan dalam proses penyaluran, PT Pupuk Indonesia dapat memberikan teguran, selama distribusi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Melalui sistem ini, proses distribusi dari lini satu hingga lini empat dapat dipantau secara akurat, sesuai alokasi dengan dukungan data e-RDKK.
Baca Juga Pemprov DKI Siapkan KJP Plus, Subsidi Pangan dan Transportasi Gratis untuk Buruh di https://www.kompas.tv/regional/639985/pemprov-dki-siapkan-kjp-plus-subsidi-pangan-dan-transportasi-gratis-untuk-buruh
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/640405/distribusi-pupuk-bersubsidi-berbasis-e-rdkk-pemerintah-perkuat-data-petani-agar-tepat-sasaran
Berdasarkan data Global Food Security Index, atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist dan Corteva, perusahaan sains bidang pangan, menempatkan Indonesia pada posisi 63 dari 113 negara dengan skor 60,2 di kawasan ASEAN pada tahun 2022.
Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk hingga 20 persen, yang berlaku pada 22 Oktober 2025 demi mencapai efisiensi industri dan perbaikan distribusi pupuk nasional ke depannya.
Namun, dalam upaya besar pemerintah mewujudkan ketahanan pangan masih ada beberapa problematika yang harus diperhatikan.
Khususnya, penyalahgunaan kartu tani yang berdampak pada distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.
Terkait hal itu, Yeka Hendra Fatik, anggota Ombudsman menanggapi, distribusi subsidi terhadap petani belum cukup memadai dan memerlukan pemutakhiran data sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.
Menanggapi problematika tata kelola pupuk bersubsidi nasional, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan menilai perlu adanya pemantauan lebih lanjut.
Sementara itu, Puji Lestari, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, BRIN menilai kebijakan pemotongan harga eceran tertinggi pupuk hingga 20 persen sudah tepat.
Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan mengikuti mekanisme resmi.
Apabila terdapat perpindahan atau penyimpangan dalam proses penyaluran, PT Pupuk Indonesia dapat memberikan teguran, selama distribusi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Melalui sistem ini, proses distribusi dari lini satu hingga lini empat dapat dipantau secara akurat, sesuai alokasi dengan dukungan data e-RDKK.
Baca Juga Pemprov DKI Siapkan KJP Plus, Subsidi Pangan dan Transportasi Gratis untuk Buruh di https://www.kompas.tv/regional/639985/pemprov-dki-siapkan-kjp-plus-subsidi-pangan-dan-transportasi-gratis-untuk-buruh
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/640405/distribusi-pupuk-bersubsidi-berbasis-e-rdkk-pemerintah-perkuat-data-petani-agar-tepat-sasaran
Report form
