Koalisi masyarakat penegak citra parlemen mendatangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka meminta DPD mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait masa jabatan pimpinan DPD. Putusan itu menyatakan pergantian pimpinan DPD ialah 5 tahun sekali.
