Kekisruhan akibat dualisme kepemimpinan di DPD membuat sidang paripurna yang dipimpin Ketua Baru DPD Oesman Sapta Odang mendapat hujan interupsi dari sejumlah anggota DPD. Anggota DPD asal Sulawesi Tengah, Nurmawati Bantilan dan senator asal Jambi, Juniawati, membentangkan spanduk bertuliskan “DPD Wajib Taat Hukum Maupun Tolak Pimpinan Ilegal”. Dua kubu berseteru di DPD antara pendukung putusan MA, yang mengembalikan masa jabatan DPD tetap 5 tahun dan kubu pimpinan baru di DPD yang lebih banyak turut merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Kedua kubu di DPD masih berseteru dan sama-sama mengaku jadi pimpinan DPD yang sah dan berhak memimpin sidang paripurna. Kontroversi pergantian pimpinan DPD membuat lembaga tinggi negara ini, terus berkecamuk. Kedua kubu yang tengah berseru diharapkan masyarakat dapat menjunjung tinggi kehormatan Dewan Perwakilan Daerah.