Sejumlah pasal krusial dalam rancangan undang-undang KUHP, masih dibahas antara pemerintah dan DPR. Seperti pasal LGBT penghinaan presiden, hingga pasal tindak pidana korupsi.



Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal tindak pidana korupsi yang dikhawatirkan melemahkan KPK.



Ketua Panja RUU KUHP menegaskan, tidak ada niat DPR dan pemerintah untuk memperlemah KPK dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam RUU KUHP karena akan ada peraturan turunannya, yang akan mengatur kewenangan KPK.