KEDIRI, KOMPAS.TV - Pemerintah Kabupaten Kediri menolak rencana impor beras yang sempat diwacanakan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan ketersediaan beras di Kediri melimpah dan mampu surplus hingga 49 ribu ton.

Sejak Januari lalu hingga saat ini petani padi di kabupaten Kediri terus melakukan panen. Luasnya lahan pertanian yang ada membuat kabupaten Kediri surplus ketersediaan beras.

Menurut Bupati Kediri, pihaknya menolak adanya rencana impor beras yang diwacanakan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan melimpahnya ketersediaan beras di Kediri dan mampu surplus 49 ribu ton pada tahun 2020 lalu.

Total ketersediaan beras dari hasil panen petani pada 2020 lalu mencapai 259 ribu ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi beras di Kediri saja, hanya 114 ribu ton.

Oleh karena itu surplus 49 ribu ton di Desember 2020 lalu didistribusikan ke sejumlah daerah, seperti Jabodetabek dan Bali.

Pada periode Maret kali ini, tercatat ada 645 hektar lahan pertanian padi yang tengah panen. Hal itulah yang membuat ketersediaan beras di Kediri melimpah hingga pemerintah setempat menolak adanya rencana impor beras.

Bahkan, rencananya kabupaten Kediri akan mengekspor beras organik ke sejumlah negara, pada bulan Juni mendatang. Nantinya, ada sekitar 7 ton beras organik yang akan diekspor oleh pemerintah kabupaten Kediri.

Di Kediri sendiri, 80 persen lahan pertanian yang ada digunakan para petani untuk menanam padi. Sehingga, harga gabah kering panen dari petani saat ini terbilang cukup murah yakni berkisar antara 3.700 hingga 3.900 rupiah per kilogramnya.

#Kediri #Beras #Impor #Dhito #Mendag #Beritakediri