KOMPASTV - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan yang menjegal 75 orang pegawai KPK masih bergulir.

Setelah mengalami perubahan kebijakan, Badan Kepegawaiaan Negara (BKN) kemudian meloloskan 24 orang dengan persyaratan harus melalui proses pembinaan.

Suara lain mengemuka, soal, adanya operasi senyap, dalam tes wawasan kebangsaan, untuk kepentingan lebih besar. Menjegal mereka yang disebut tulang punggung pemberantasan korupsi.

Benarkah itu? Siapa pula nama-nama yang dijegal?

Aiman menelisiknya lebih lanjut.

Aiman menemui Giri Suprapdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK, yang kini di non aktifkan.

Namanya adalah salah satu dari 75 orang tersebut. Aiman juga mendalami tentang kejanggalan-kejanggalan yang muncul saat mengikuti tes wawasan kebangsaan.

Dan bagaimana sistem yang kasat mata ini bekerja.

Dalam kesempatan berbeda, Aiman juga mewawancarai Stanislaus Riyanta, analis intelijen.

Apakah benar-benar ini adalah sebuah upaya terstruktur dan terselubung untuk menanggalkan puluhan orang penyidik dan penyelidik di lembaga anti rasuah ini?

Terakhir, Aiman berbincang dengan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Saat ini, bersama dengan para pendukung kegiatan anti rasuah di republik ini, ia sedang melakukan pendalaman uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap kasus 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam proses alih status menjadi ASN.

Bagaimana sebenarnya Tes Wawasan Kebangsaan yang tidak meluluskan 75 orang pegawai KPK yang sudah tidak diragukan dedikasi dan kinerjanya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap di negeri ini? Apakah ini sebuah upaya terstruktur dan terselebung untuk membungkam para pegiat anti rasuah?