JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR meminta maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk 80 Anggota DPR berangkat Haji ke Tanah Suci.

Pengakuan itu disampaikan Direktur PT Garuda Indonesia, Irvan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Irvan, permintaan datang dari Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar.

Permintaan tiket penerbangan kelas bisnis untuk Anggota DPR menimbulkan polemik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi konflik kepentingan dari permintaan tersebut.

KPK khawatir pemberian fasilitas terhadap Anggota DPR dapat memengaruhi kerja DPR yang dapat merugikan masyarakat.

Pastikan kembali agar permintaan tersebut tidak ada unsur konflik kepentingan ataupun gratifikasi bagi para pejabat publik ataupun penyelenggara negara.

Baca Juga Jelang Puncak Haji, Petugas Cek Fasilits Jemaah dari Mekkah ke Arafah! di https://www.kompas.tv/video/417246/jelang-puncak-haji-petugas-cek-fasilits-jemaah-dari-mekkah-ke-arafah

Kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, seperti dikutip Kompas.com; sejumlah politisi DPR membela permintaan ini.

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan tidak ada regulasi yang dilanggar dalam meminta 80 kursi penerbangan kelas bisnis, untuk berangkat Haji Anggota DPR.

Nusron menegaskan, selama anggota tersebut membayar untuk berangkat Haji, maka hal itu sah saja dilakukan.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/417247/polemik-dpr-minta-jatah-80-kursi-penerbangan-kelas-bisnis-untuk-pergi-haji-apa-kata-kpk