JAKARTA, KOMPAS.TV - RUU Daerah Khusus Jakarta diklaim sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR, Selasa (05/12/23) kemarin.

RUU DKJ dibuat karena Ibu Kota Negara akan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

Dalam rapat pleno Senin (05/12/23) lalu, badan legislasi menyepakati 5 poin terkait RUU DKJ. Salah satunya adalah Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional kota global dan kawasan aglomerasi.

Namun pasal-pasal dalam RUU Daerah Khusus Jakarta dinilai mengancam demokrasi seperti peniadaan pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur.

Dalam rapat paripurna kemarin dari 9 fraksi di DPR hanya fraksi PKS yang menolak RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR.

Baca Juga Istana Tunggu Naskah RUU DKJ Terkait Presiden Tunjuk Langsung Gubernur Jakarta di https://www.kompas.tv/video/467004/istana-tunggu-naskah-ruu-dkj-terkait-presiden-tunjuk-langsung-gubernur-jakarta

#ruudkj #pks #gubernur

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/467010/pks-tolak-ruu-dkj-soal-gubernur-dan-wagub-jakarta-ditunjuk-presiden