Hak kepemilikan tanah adat memang benar setara sertifikat hak milik, sesuai regulasi agrarian, kata dosen hukum agraria, Suhardi SH MH, dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

diotv 2025-12-15

Views 8

PONTIANAK, DIO-TV.COM, Senin, 15 Desember 2025 - Hak kepemilikan tanah adat memang benar setara sertifikat hak milik, sesuai regulasi agrarian, kata dosen hukum agraria, Suhardi SH MH, dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. ***

Show more

Download

Report form

RELATED VIDEOS

Suhardi SH MH, dosen pertanahan Fakultas Hukum Universitas Tanjungura Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan, disparitas putusan dalam konflik agraria karena regulasi sektor pertahanan di Indonesia masih ambigu

play

Suhardi SH MH, dosen pertanahan Fakultas Hukum Universitas Tanjungura Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan, disparitas putusan dalam konflik agraria karena regulasi sektor pertahanan di Indonesia masih ambigu

Mahasiswa dan Dosen Menentang Penetapan Dekan Fakultas Hukum UGM Baru

play

Mahasiswa dan Dosen Menentang Penetapan Dekan Fakultas Hukum UGM Baru

Irenius Kadem SH, kuasa hukum Lukian, Rusli, Iyen, Lilik Nage, Ulianus, dan Erdy, beri hak jawab tudingan premanisme adat konflik sesama Tionghoa dihukum adat Dayak di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Istri Pendi, orang Dayak dari Sompak

play

Irenius Kadem SH, kuasa hukum Lukian, Rusli, Iyen, Lilik Nage, Ulianus, dan Erdy, beri hak jawab tudingan premanisme adat konflik sesama Tionghoa dihukum adat Dayak di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Istri Pendi, orang Dayak dari Sompak

Pelatihan Hukum Kritis Perlindungan Hak Masyarakat Adat

play

Pelatihan Hukum Kritis Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Hakim Adat Dayak Bersifat Otonom Tidak Bisa Diintervensi Siapapun dalam Putusan Sidang Adat Dayak, Tugas MHADN Membakukan, Membukukan Hukum Adat Dayak, Kata Drs Askiman MM, Ketua Umum MAHDN di Pahauman, Kabupaten Landak, Selasa, 30 April 2024.

play

Hakim Adat Dayak Bersifat Otonom Tidak Bisa Diintervensi Siapapun dalam Putusan Sidang Adat Dayak, Tugas MHADN Membakukan, Membukukan Hukum Adat Dayak, Kata Drs Askiman MM, Ketua Umum MAHDN di Pahauman, Kabupaten Landak, Selasa, 30 April 2024.

Cornelius Kimha dan Tadeus Yus, pendiri International Dayak Justice Council di Sabah, 2019, Majelis Hakim Adat Dayak Nasional bertugas meregistrasi para hakim Adat Dayak, Hukum Adat Dayak hanya untuk orang Dayak, kata Drs Askiman MM, Ketua MHADN

play

Cornelius Kimha dan Tadeus Yus, pendiri International Dayak Justice Council di Sabah, 2019, Majelis Hakim Adat Dayak Nasional bertugas meregistrasi para hakim Adat Dayak, Hukum Adat Dayak hanya untuk orang Dayak, kata Drs Askiman MM, Ketua MHADN

Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta - MELEK HUKUM

play

Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta - MELEK HUKUM

Seorang Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Positif Covid-19

play

Seorang Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Positif Covid-19

Ratusan Dosen Universitas Tanjungpura Jalani Vaksinasi Covid-19

play

Ratusan Dosen Universitas Tanjungpura Jalani Vaksinasi Covid-19

Dosen Fakultas Kedokteran UNS Ciptakan APD Murah dari Plastik

play

Dosen Fakultas Kedokteran UNS Ciptakan APD Murah dari Plastik

Konflikt Lahan Servalie, Putusan Peradilan Adat Dayak di Desa Lingga, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis, 21 Nopember 2024, illegal, tidak sah, batal demi hukum, kata Aliansi Solidaritas Penjaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat

play

Konflikt Lahan Servalie, Putusan Peradilan Adat Dayak di Desa Lingga, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis, 21 Nopember 2024, illegal, tidak sah, batal demi hukum, kata Aliansi Solidaritas Penjaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat

Dosen Hukum Tata Negara Pengibaran Bendera One Piece Tidak Melanggar Hukum

play

Dosen Hukum Tata Negara Pengibaran Bendera One Piece Tidak Melanggar Hukum