Blak-blakan! Mantan Penyidik KPK Bongkar Penyebab Korupsi Pajak Berulang | KOMPAS PETANG
KompasTV
2026-02-05
Views 62
TANGERANG, KOMPAS.TV - Sehari usai KPK membongkar suap perusahaan untuk pegawai pajak, siang tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok di Cikupa, Tangerang, Banten, yang diduga melakukan praktik jual beli langsung dengan pembayaran cash ke klien tanpa pemotongan pajak pertambahan nilai atau PPN.
Menkeu Purbaya menyatakan ada sekitar 40 perusahaan diduga menggunakan modus serupa, untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan pembayaran cash.
Purbaya bilang, pemerintah tidak akan main-main untuk menindak pengusaha yang melakukan upaya melawan ketentuan dengan tidak membayar pajak.
Menkeu menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ampun bagi pelanggar pajak, jika hal ini terulang, pemerintah memastikan akan menangkap pengusaha yang melakukan praktik tidak membayar PPN.
Kemarin sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK.
Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang miliaran rupiah serta emas seberat 3 kilogram.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi tangkap tangan dilakukan penyidik KPK di wilayah Kalimantan Selatan.
OTT itu terkait dengan dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN, di sektor perkebunan yang berproses di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
Sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK.
Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah, Banjarmasin dan Jakarta. Apa yang ingin didalami KPK untuk OTT kali ini?
Lebih lengkap kita tanya ke mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha.
Baca Juga [FULL] Kronologi KPK OTT Pegawai Pajak Banjarmasin, Tunjukkan Rp1 M Dibungkus Kardus! di https://www.kompas.tv/nasional/648807/full-kronologi-kpk-ott-pegawai-pajak-banjarmasin-tunjukkan-rp1-m-dibungkus-kardus
#purbaya #menkeu #pajak #ott
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/648851/blak-blakan-mantan-penyidik-kpk-bongkar-penyebab-korupsi-pajak-berulang-kompas-petang
Menkeu Purbaya menyatakan ada sekitar 40 perusahaan diduga menggunakan modus serupa, untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan pembayaran cash.
Purbaya bilang, pemerintah tidak akan main-main untuk menindak pengusaha yang melakukan upaya melawan ketentuan dengan tidak membayar pajak.
Menkeu menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ampun bagi pelanggar pajak, jika hal ini terulang, pemerintah memastikan akan menangkap pengusaha yang melakukan praktik tidak membayar PPN.
Kemarin sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK.
Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang miliaran rupiah serta emas seberat 3 kilogram.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi tangkap tangan dilakukan penyidik KPK di wilayah Kalimantan Selatan.
OTT itu terkait dengan dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN, di sektor perkebunan yang berproses di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
Sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK.
Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah, Banjarmasin dan Jakarta. Apa yang ingin didalami KPK untuk OTT kali ini?
Lebih lengkap kita tanya ke mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha.
Baca Juga [FULL] Kronologi KPK OTT Pegawai Pajak Banjarmasin, Tunjukkan Rp1 M Dibungkus Kardus! di https://www.kompas.tv/nasional/648807/full-kronologi-kpk-ott-pegawai-pajak-banjarmasin-tunjukkan-rp1-m-dibungkus-kardus
#purbaya #menkeu #pajak #ott
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/648851/blak-blakan-mantan-penyidik-kpk-bongkar-penyebab-korupsi-pajak-berulang-kompas-petang
Report form
