JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menyebut ada yang menggerakan dan membiaya aksi demo yang berujung ricuh beberapa hari lalu.

Namun pemerintah diminta jangan asal menuding dan membuka dialog soal penolakan Undang-undang Cipta Kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari cnbcindonesia.com, mengatakan pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut.

Ia mengatakan sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu.

"Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," kata Airlangga seperti dikutip dari cnbcindonesia.com.

Dalam program ROSI spesial Cipta Kerja di KompasTV, Menko Airlangga menyatakan pemerintah ingin kegiatan unjuk rasa itu murni karena menolak Undang-undang Cipta Kerja, jika demikian maka tidak ada aksi vandalisme.

Soal dugaan ada yang mensponsori aksi demo, partai Demokrat meminta pemerintah tak buru-buru menuding.

Demokrat yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja menilai pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan malah menuding.

Soal tuduhan ada sponsor demo biar penegak hukum yang menyelidiki.

Polri pun tidak tinggal diam dan mulai menyelidiki dugaan adanya yang mensponsori demo.