KOMPAS.TV - Kurang dari 1,5 tahun lagi, pesta demokrasi Pemilu 2024 akan diselenggarakan.
Namun pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat pekan lalu, suhu politik mulai menghangat.
Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY yang mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.
Karena itu, SBY merasa harus "turun gunung".
Baca Juga Berkas Putri Candrawathi Belum P21, Polri: Jika Sudah Lengkap, Akan Diserahkan ke Kejagung di https://www.kompas.tv/article/332635/berkas-putri-candrawathi-belum-p21-polri-jika-sudah-lengkap-akan-diserahkan-ke-kejagung
Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pendukung utama pemerintahan saat ini, mengaku tidak terima dengan pernyataan SBY ini.
PDI Perjuangan mendorong SBY menindaklanjuti kecurigaannya ke ranah hukum saja.
SBY mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres saja yang hanya diinginkan oleh pihak tertentu.
Namun Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan poros politik tidak ada kaitannya dengan kecurangan.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/332637/dengar-ada-tanda-tanda-pemilu-2024-tidak-jujur-adil-sby-saya-harus-turun-gunung