JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko angkat bicara soal kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Moeldoko menegaskan bahwa kasus yang menjerat Gubernur Papua itu murni hukum dan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik.

"Lukas Enembe, saya bisa lebih keras lagi berbicara karena ini persoalan hukum murni, enggak ada persoalan politik," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/9).

Oleh karena itu, mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa Enembe harus mempertanggung jawabkan di hadapan hukum.

"maka siapapun harus mempertanggung jawabkan di depan hukum tidak ada perkecualian," ujarnya.

Lebih lanjut, Moeldoko memperingatkan agar tidak ada pihak-pihak dan simpatisan Enembe yang mencoba untuk menghalang-halangi proses hukum.

"kalau mereka dalam perlindungan masyarakat, apa dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Kalau diperlukan ya apa boleh buat," tegas Moeldoko.

Baca Juga Temui Enembe di Jayapura, Komnas HAM: Sudah Ada Komunikasi Baik Antara KPK dan Lukas di https://www.kompas.tv/article/333249/temui-enembe-di-jayapura-komnas-ham-sudah-ada-komunikasi-baik-antara-kpk-dan-lukas

Moeldoko juga meminta aga KPK bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah dan proses hukum," tandasnya.

Video Editor: Vila Randita

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/333282/tanggapan-moeldoko-soal-kasus-korupsi-lukas-enembe-apa-perlu-tni-dikerahkan